Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri, serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan pembentukan peraturan perundang- undangan di bidang perkeretaapian;
  2. Penyiapan bahan dan penyusunan perjanjian, kerja sama dan pelaksanaan advokasi, sosialisasi hukum di bidang perkeretaapian, serta pendokumentasian hukum; dan
  3. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan kerja sama luar negeri di bidang perkeretaapian, publikasi dan edukasi publik tentang kebijakan bidang perkeretaapian, pengelolaan berita, serta penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi.

Bagian Hukum terdiri atas:

  1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan dan Jaringan Dokumentasi Hukum;
  2. Subbagian Perjanjian dan Advokasi Hukum; dan
  3. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri.