Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), diwajibkan setiap instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan menuju tercapainya Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan kesepakatan kinerja antara Menteri Perhubungan dengan Direktur Jenderal Perkeretaapian berdasarkan sumber data