Palembang – Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Direktorat Prasarana Kementerian Perhubungan (Dirpras Kemenhub) mendorong Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) selaku pengelola Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan untuk mempercepat penyelesaian pengelolaan aset, khususnya dalam rangka meningkatkan pendapatan di luar penjualan tiket atau pendapatan non-core. Langkah ini dinilai penting untuk menjadikan LRT Sumsel sebagai entitas yang lebih mandiri dan berkelanjutan secara finansial.

Pertemuan antara para akademisi, Direktorat Prasarana Kemenhub, dan BPKARSS diadakan sebagai bagian dari diskusi strategis mengenai pengelolaan aset LRT Sumsel. Dalam pertemuan ini, dibahas potensi besar yang dapat diperoleh melalui pemanfaatan aset-aset non-core, seperti lahan, ruang komersial, dan berbagai potensi kerjasama bisnis dengan pihak swasta.

Pentingnya Optimalisasi Aset Non-Core

LRT Sumsel, yang telah beroperasi sejak 2018, berfungsi sebagai salah satu infrastruktur transportasi publik utama di Palembang dan sekitarnya. Namun, operasional LRT selama ini masih sangat bergantung pada pendapatan dari penjualan tiket penumpang, yang dianggap belum cukup untuk mendukung keberlanjutan operasional secara maksimal. Oleh karena itu, pendapatan non-core, yang mencakup semua pemasukan dari aktivitas di luar layanan utama angkutan penumpang, seperti penyewaan ruang komersial, pengelolaan iklan, kerjasama kemitraan bisnis, dan pemanfaatan aset lainnya, menjadi fokus penting dalam meningkatkan performa finansial LRT Sumsel.

Akademisi UGM, Dr Fahmi, dalam diskusi tersebut menggarisbawahi bahwa aset-aset non-core dari LRT Sumsel memiliki potensi besar yang masih belum dimaksimalkan. “LRT Sumsel memiliki banyak aset, termasuk lahan di sekitar stasiun, ruang komersial, serta kesempatan untuk mengembangkan fasilitas-fasilitas yang bisa mendukung operasional, seperti ruang parkir dan area perkantoran. Jika dikelola dengan baik, aset-aset ini bisa menjadi sumber pendapatan yang signifikan untuk mendukung keberlangsungan operasional LRT,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa pengoptimalan aset-aset tersebut dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pengelola LRT, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang akan mendapatkan akses lebih baik ke berbagai fasilitas tambahan. Menurutnya, penyelesaian pengelolaan aset yang jelas dan tepat waktu sangat diperlukan agar langkah-langkah komersialisasi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terukur.

Selain akademisi, pihak Direktorat Prasarana Kemenhub juga menyampaikan pandangannya terkait pentingnya percepatan penyelesaian pengelolaan aset oleh LRT Sumsel. Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah II Catur Wicaksono menekankan bahwa pengelola LRT harus segera merampungkan legalitas dan status aset-aset yang dimiliki untuk memudahkan langkah komersialisasi ke depan. “Penyelesaian aspek legal dan status aset adalah fondasi penting dalam mengembangkan potensi komersial dari aset-aset tersebut,” katanya.

Menurut dia, Kemenhub juga mendukung penuh setiap langkah yang diambil oleh pengelola LRT Sumsel untuk meningkatkan pendapatan dari sumber non-core. Ia menyebutkan bahwa potensi pendapatan non-core bisa datang dari berbagai sektor, termasuk kerjasama bisnis dengan sektor swasta, penyewaan ruang komersial di stasiun LRT, serta pemanfaatan lahan di sekitar jalur LRT untuk pengembangan properti atau fasilitas umum. Selain itu, pengelolaan iklan di dalam dan di sekitar stasiun LRT juga bisa menjadi salah satu sumber pemasukan yang cukup besar.

Salah satu aset yang memiliki potensi komersialisasi tinggi adalah lahan di sekitar stasiun LRT. Banyak stasiun LRT Sumsel yang terletak di lokasi strategis, seperti di pusat-pusat keramaian dan daerah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi. Potensi ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pusat perbelanjaan, ruang perkantoran, atau pusat layanan publik, yang semuanya bisa memberikan tambahan pendapatan bagi pengelola LRT. Selain itu, stasiun LRT Sumsel juga bisa mengembangkan ruang komersial di dalam area stasiun itu sendiri, seperti gerai makanan, toko ritel, atau kios layanan jasa.

Pengelolaan iklan juga menjadi salah satu sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan. Ruang-ruang iklan di dalam kereta LRT, di stasiun, serta di sepanjang jalur LRT bisa menjadi sumber pemasukan yang signifikan. Banyak perusahaan yang tertarik untuk memasang iklan di lokasi-lokasi strategis seperti di dalam transportasi publik, karena memiliki jangkauan penumpang yang luas dan intensitas kunjungan yang tinggi.

Untuk mempercepat langkah komersialisasi aset, pengelola LRT Sumsel juga perlu menjalin pemerintah daerah. Dukungan dari pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan bahwa semua perizinan dan regulasi yang terkait dengan pemanfaatan aset dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Pemerintah daerah juga dapat berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat di sekitar stasiun LRT, sehingga pengelola LRT bisa menyesuaikan pengembangan fasilitas komersial dengan kebutuhan lokal.

Sementara itu, Kepala BPKARSS Rode Paulus mengatakan, sudah melakukan beberapa upaya untuk pengelolaan aset tersebut. Seperti periklanan dan sewa tenan di dalam stasiun. ”Cuma memang belum bisa maksimal, karena harian penumpang kita masih di angka 12 ribu per hari. Pihak ketiga belum tertarik,” tambahnya.

Oleh karena itu, kolaborasi antarunit di BPKARSS perlu dilakukan. Unit Pengembangan Usaha selaku ujung tombak dalam mencari pendapatan tersebut, perlu mencari cara jitu guna mengembangkan ketertarikan masyarakat untuk membuka tenan, gerai, atau usaha di LRT Sumsel.

Sementara itu, Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana juga perlu mengembangkan layanan yang sifatnya menarik minat masyarakat untuk mau memakai LRT Sumsel sebagai moda transportasi sehari-hari. ”Kalau jumlah penumpang tambah, otomatis masyarakat semakin percaya untuk membuka tenan, gerai, atau usaha di LRT. Ini kami dorong terus,” ujarnya.

 

Jika dikelola dengan baik, pengembangan aset-aset non-core akan membantu LRT Sumsel mencapai keberlanjutan operasional dan memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung mobilitas serta perkembangan ekonomi di Sumatera Selatan.