Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemeriksaan urin ke pegawai Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang di Ruang Rapat Ampera BPKARSS, Kamis (16/11).

Sebanyak 200 pegawai melakukan registrasi untuk mendapatkan penomoran pemeriksaan. Dipandu petugas BNN Sumsel, satu per satu pekerja masuk ke toilet, mengisi tabung urin, dan didata hasil pemeriksaannya.

Salah satu pesertanya adalah Fajar Anugrah Tumanggor. Pranata Humas BPKARSS itu barau pertama kali mengikuti kegiatan pemeriksaan. “Saya rasa ini penting untuk meningkatkan kualitas kerja di instansi pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan semangat pemerintah untuk menghasilkan pekerja yang berintegritas dan menjunjung profesionalitas,” tambahnya.

Di bagian lain, Pranata Humas BTP Kelas II Palembang Gustia Dewinda menerangkan, dari mereka ada 100-an orang yang ikut. “Secara pribadi, kami juga harus memperkuat image ke masyarakat, dengan mengikuti kegiatan ini. Langkah yang cukup bagus,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumsel Ika Wahyu Indaryati menerangkan, program ini dilakukan rutin dengan menjangkau berbagai pemangku kepentingan. “Sebelumnya kami lakukan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Kementerian PUPR,” terangnya.

Ada tujuh indikator pemeriksaan yang dilakukan dalam tes urin itu. Yaitu kokain, ganja, morfin, bonzodiazepin, amfetamin, ganja (THC), dan zat adiktif lainnya. “Sebelum melakukan pemeriksaan, kami juga mencatat latar belakang pemakaian obat. Kami soroti untuk pertimbangan,” tuturnya.

Pemerintah, kata dia, terus berupaya memajukan instansi, sekolah, dan lembaga lainnya untuk menjunjung tinggi wilayah kerja bebas narkoba. “Ini upaya deteksi awal. Kami melakukannya secara rahasia. Tidak diketahui oleh pegawai. Sehingga memberikan efek kejut bagi pekerja,” tuturnya.

Selain itu, memikirkannya juga membentuk satgas antinarkoba yang salah satu fungsinya adalah sebagai pendidik masyarakat. “Permasalahan narkoba ini sudah sangat luas. Jadi penanganannya harus menyeluruh. Dengan terbentuknya satgas, diharapkan, pegawai, pekerja, dan masyarakat umum teredukasi,” ungkapnya.

Ika pun mengajak seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk terus menggelorakan semangat antinarkoba. Sebab, hal itu berdampak pada generasi muda yang saat ini banyak peninggalan di instansi yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.