MENTERI PERHUBUNGAN TEMUI GUBERNUR SUMSEL TERKAIT RENCANA INTEGRASI ANTAR MODA

Palembang (9/1), Memulai awal tahun 2022, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi melakukan berbagai kegiatan kunjungan kerja di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam kesempatannya pekan lalu, tepatnya pada hari Kamis (6/1), Menhub melakukan kunjungan kerja di Kota Palembang dalam rangka membahas rencana integrasi layanan transportasi di Wilayah Kota Palembang. Setibanya di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II pada kamis pagi, Menhub disambut oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri dan Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Prigalih. Selanjutnya Menhub beserta rombongan mengunjungi Griya Agung Palembang untuk menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru dan Walikota Palembang, Harnojoyo beserta seluruh jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam agenda rapat ini, selain membahas mengenai rencana integrasi layanan transportasi di Kota Palembang, juga dibahas mengenai pembangunan Pelabuhan New Palembang di Tanjung Carat. "Kota Palembang termasuk kota yang cukup lengkap pilihan transportasi umum kepada masyarakat sekitar, dari mulai sudah tersedianya LRT, Bus, Angkot, Oplet hingga Bus Air, sehingga Kota Palembang sangat berpotensi untuk dijadikan sebagi Kota percontohan dari segi sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan berbagai moda yang akan memberi konektivitas serta kemudahan mobilitas bagi warga Palembang dan sekitarnya", tutur Menhub dalam rapat.

Menhub juga menjelaskan mengenai upaya Kementerian Perhubungan dan seluruh subsektornya dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur transportasi sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditentukan serta upaya pengembangan infrastruktur transportasi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu proyek pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Sumsel. "Beberapa pembangunan sudah dilakukan melalui metode creative financing dengan menggunakan skema pendanaan kreatif non APBN atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang akan melibatkan investor swasta nasional maupun asing, sehingga kedepannya perkembangan pembangunan transportasi diharapkan dapat berkembang dengan pesat mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman", pungkas Menhub.