KAJIAN DAERAH SETJEN WANTANNAS TERKAIT PENGELOLAAN LRT SUMATERA SELATAN

PALEMBANG - Dalam rangka rencana kegiatan dan program kerja bidang pengkajian daerah (kajida), di mana salah satu titik berat kajian yakni pengelolaan LRT Palembang, Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) melakukan kunjungan kerja ke Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Rabu (6/11). Rombongan terdiri dari Mayjen TNI Afanti (ketua tim), Brigjen TNI Ridho Hermawan (wakil ketua), Kolonel Inf Judi Paragina Firdaus (anggota), dan Ir Hadian Ananta Wardhana (anggota). Kedatangan Mayjen TNI Afanti beserta tim disambut hangat Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Rosita, beserta jajaran.

“Jadi begini, kunjungan ini dalam rangka mendapatkan informasi akurat, langsung dari Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumsel terkait persoalan-persoalan operasional LRT Sumsel. Kita dengar dari Jakarta bahwa LRT masih mengalami defisit. Ternyata setelah dijelaskan pokok persoalannya, biaya operasionalnya memang besar. Kemudian, daya angkut penumpang dengan hasil tidak seimbang. Biaya operasional di atas Rp10 miliar sedangkan pendapatan Rp1 miliar lebih, tentunya tidak ketemu. Pengelolaan LRT sebagai salah satu moda transportasi di Palembang seharusnya sangat membantu mobilitas warga secara efektif dan perekonomian daerah pada umumnya. Hal inilah perlu adanya pengkajian untuk mendapatkan solusi agar pengelolaan LRT tidak lagi mengalami defisit dan bermanfaat positif dalam aspek sosial masyarakat ataupun perekonomian daerah. Namun, apa pun alasannya, tentunya ada potensi-potensi peluang untuk mengurangi defisit tersebut. Memang butuh waktu,? jelas Mayjen TNI Afanti, sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Deputi Bidang Sistem Nasional, yang juga ketua tim rombongan,  di sela mengunjungi Kantor OCC dan Depo LRT Sumsel.

Di samping itu, tambahnya, tentu harus mengubah mainset masyarakat untuk bersama-sama menggunakan transportasi massal. “Tetapi, yang jelas ke depan, angkutan massal sudah menjadi kewajiban dan harus diberlakukan untuk pencegahan polusi lingkungan dan kemacetan. Makin banyak mobil dan motor berjalan, makin banyak pula polusi yang didapat. Jadi ke depan, dari Kepala Balai LRT, kami sudah mendapatkan masukan. Nanti, data-data dan penjelasan beliau akan menjadi bahan kami sebagai rekomendasi kepada pimpinan, ketua dewan, dalam hal ini presiden,” katanya.

Selain itu, menurutnya, sejauh ini, LRT Sumatera Selatan sudah cukup baik. “Dengan kapasitas yang dimiliki, terjadi peningkatan penumpang. Daya angkut atau jumlah penumpang bulan pertama beroperasi yang tembus 4 sampai 5 ribu saat weekday, saat ini bisa tembus 8 ribu. Ini berarti terjadi peningkatan. Semakin banyak penumpang tentunya defisit akan semakin ditekan. Lalu, memanfaatkan potensi yang sudah ada, tinggal eksekusinya. Sekarang ini, terkait aset kepemilikan yang tentunya membutuhkan koordinasi agar didapat MoU atau kerja sama sehingga nantinya bisa menjadi potensi untuk meningkatkan pendapatan dalam rangka mengurangi defisit. Sejauh ini sudah berjalan bagus,” tutupnya. (bpkarss)

Ikuti terus website djka.dephub.go.id untuk update berita seputar Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar kamu tidak ketinggalan berita!
Follow akun sosial media kami. Instagram : ditjenperkeretaapian Twitter : @perkeretaapian Youtube : Ditjen Perkeretaapian.