Grobogan – Balai Perawatan Perkeretaapian dipersiapkan menjadi entitas vital milik negara yang mampu mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi transportasi perkeretaapian. Setidaknya hal tersebut yang disampaikan Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Hengki Angkasawan ketika berada di Workshop Ngrombo Grobogan Jawa Tengah, Minggu (6/10/2024).

Hengky datang bersama beberapa stakeholder yang berkaitan dengan pengembangan sub sektor transportasi perkeretaapian. Mereka adalah dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI.

Pada kunjungan dinasnya di Balai Perawatan Perkeretaapian, Ia membawa pesan khusus dari Direktur Jenderal Perkeretaapian untuk mempersiapkan pengembangan Balai di bidang perawatan perkeretaapian, karena kereta api dengan teknologi canggih aktif beroperasi di Indonesia, dan akan terus berkembang kedepannya, sehingga diperlukan infrastruktur Balai agar dapat mengimbangi lompatan teknologi kereta api tersebut.

“Kereta modern sudah beroperasi di Indonesia, saat ini sudah ada MRT, LRT, hingga Kereta Cepat, (Baperka harus) mulai buat kajian, apakah bila perlu adanya kerja sama dengan CRRC untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan teknologi kereta api modern, pesan Pak Dirjen (Perkeretaapian) perlu diperhatikan keselarasan, antara sarana, prasarana dan SDM perkeretaapian, harus memiliki satu tujuan yang sama antara balai, pusat maupun operator, demikian bila frekuensi beda, akan sulit dari sisi pengendalian”, terang Hengki ketika menyinggung arahan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

Melihat beragam spesifikasi kereta api yang beroperasi di Indonesia, maka harus disiapkan bagaimana infrastruktur pengelolaan perkeretaapian di Indonesia.  

Tim Tenaga Ahli Komisi VII DPR RI melihat postur kelembagaan Balai Perawatan Perkeretaapian mirip dengan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) pada sub sektor perhubungan udara. Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan mempersiapkan kebutuhan pengembangan infrastruktur lembaga sebelum demand-nya (permintaan sertifikasi penerbangan) tinggi.

Hasilnya saat ini Divisi Pengembangan Usaha di BBKFP mengelola beberapa Strategic Business Unit (SBU) yang dimiliki BBKFP. Beberapa SBU tersebut diantaranya layanan bidang kalibrasi, training center, perawatan pesawat dan layanan pengoperasian pesawat terbang (charter).

Dilhat dari laman resminya, BBKFP adalah lembaga pemerintah yang menyediakan layanan untuk kalibrasi udara maskapai penerbangan baik sipil maupun militer. Lingkup layanan mencakup kalibrasi, inspeksi, dan peralatan pengujian yang mendukung transportasi udara sebagai alat navigasi, alat bantu pendaratan, radar dan komunikasi. Peralatan pendukung transportasi udara memerlukan inspeksi dan kalibrasi berkala untuk memastikan pengoperasian alat dengan benar dan akurat. Tujuan utamanya adalah operasi penerbangan yang aman dan memenuhi standar keselamatan.

Melihat benchmark Balai Perawatan Perkeretaapian dengan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan tersebut, Hengki melihat adanya persilangan antara kedua Balai pemerintah itu. Keduanya bergerak di sektor transportasi hanya beda sub sektor. BBKFP memberikan layanan perawatan pesawat sedangkan Balai Perawatan Perkeretaapian melaksanakan layanan perawatan sarana perkeretaapian.

“(Melihat apa yang dilakukan BBKFP) potensi apa yang Ngrombo (Workshop Ngrombo Balai Perawatan Perkeretaapian) butuhkan kedepan? agar proses Transfer of Technology (ToT) di sub sektor perkeretaapian nasional ini dapat dilakukan dengan baik, sertifikasi di perkeretaapian adalah domain pemerintah, agar Balai kita mampu melakukan itu, siapkan SDM dan alatnya, lakukan percepatan, sehingga tergambar, sepuluh tahun (kedepan) Baperka mau jadi apa”, jelas Hengki.

Sejalan dengan arah kebijakan pusat, Balai Perawatan Perkeretaapian telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga. Beberapa diantaranya menurut Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian adalah dengan mengirimkan personel untuk diklat mempelajari LRT dan Kereta Cepat yang difasilitasi PPI Madiun. Pada pelaksanaannya, Balai Perawatan Perkeretaapian bisa mengisi celah sebagai lembaga training center di bidang perkeretaapian keahlian tingkat lanjut (ekspertis). Hal ini yang membedakan dengan lembaga pendidikan perkeretaapian eksisting yang cenderung memberikan pendidikan keahlian di tingkat permulaan.

“Kita sebagai user profesional teknis, harus ada lembaga yang mewadahi pengembangan kompetensi perkeretaapian tingkat profesional (ekspert)”, terang Prayudi melihat potensi yang bisa dikembangkan Balai Perawatan Perkeretaapian sebagai entitas training center.

Bahkan menurut pandangan Direktur Prasarana Perkeretaapian, Balai Perawatan Perkeretaapian memiliki potensi kalau menjalankan peran sebagai LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), hal tersebut dinilai masih linier dengan layanan training center yang disebutkan Kepala Balai Perawatan Perkeretaapian.

Pengembangan lembaga ini bertujuan tidak hanya untuk mengimbangi lompatan teknologi perkeretaapian yang sudah digunakan sebagai moda transportasi massal di Indonesia, tetapi untuk menyambut pertumbuhan industri lokal yang akan terus meningkat kedepannya.

Pada kesempatan yang sama, Prayudi memaparkan hasil kajian rencana strategis Balai Perawatan Perkeretaapian hingga tahun 2030. Luas lahan pengembangan workshop Ngrombo hingga tahun 2030 direncanakan hingga 92 Hektar, meliputi salah satunya untuk pembangunan fasilitas test track atau track uji dinamis sepanjang hingga 5 km. Dengan potensi pemasukan PNBP hingga mencapai Rp 107 Miliar pada realisasi Tahun 2024, maka Balai Perawatan Perkeretaapian memiliki kemampuan untuk mengembangan kalasitas lembaga sesuai roadmap yang telah disusun.

Trasnformasi Balai menjadi Badan Layanan Umum bukan lagi menjadi kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan apabila ingin berkembang sesuai tuntutan baik internal maupun eksternal. (yogo)