Direktorat Prasarana Kemenhub Kunjungi LRT Sumsel, Bahas Percepatan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO)

18-10-2024 / 408 Views

Palembang – Direktorat Prasarana (Dirpras) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan kunjungan kerja ke Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan (Sumsel) untuk membahas isu penting terkait percepatan perawatan Infrastruktur Maintenance and Operation (IMO), Jumat (18/10). Kunjungan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan keberlanjutan operasional LRT Sumsel, yang sejak diluncurkan telah menjadi salah satu moda transportasi unggulan di wilayah tersebut. Percepatan kontrak dan pengerjaan perawatan menjadi fokus utama dalam diskusi antara Kemenhub dan manajemen LRT Sumsel.

LRT Sumsel, yang mulai beroperasi pada tahun 2018 dalam rangka mendukung penyelenggaraan Asian Games, telah berperan sebagai sarana transportasi masal yang menghubungkan sejumlah titik strategis di Palembang. Namun, seiring berjalannya waktu, keberlanjutan operasional LRT ini membutuhkan perawatan intensif dan terstruktur untuk memastikan layanan tetap optimal. Di sinilah pentingnya percepatan kontrak dan pelaksanaan program perawatan IMO yang menjadi sorotan Direktorat Prasarana Kemenhub.

 

Menurut Kasubdit Jalur dan Bangunan Wilayah II Catur Wicaksono, yang memimpin kunjungan ini, keterlambatan dalam proses perawatan bisa berdampak langsung pada kinerja operasional LRT dan kenyamanan pengguna. “Kita tidak bisa menunda-nunda lagi. Proses perawatan harus segera dipercepat, baik dalam hal kontrak maupun pelaksanaannya di lapangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa percepatan ini bukan hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga proses administratif seperti penandatanganan kontrak dengan pihak PT. KAI selaku penyedia layanan perawatan. Kemenhub berharap agar LRT Sumsel dapat segera menyelesaikan proses-proses tersebut sehingga perawatan yang dibutuhkan dapat berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi.

Selain kontrak, pengerjaan fisik perawatan juga menjadi fokus diskusi. Tim Kemenhub mendorong agar pengerjaan perawatan tidak hanya dilakukan secara berkala tetapi juga dengan mekanisme yang lebih efektif dan cepat. Dalam pertemuan tersebut, dibahas pula mengenai penerapan teknologi baru yang dapat memantau kondisi infrastruktur LRT secara real-time, sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih proaktif.

Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan ini adalah urgensi pemeliharaan rutin LRT. Infrastruktur transportasi modern seperti LRT memiliki kompleksitas teknis yang tinggi, sehingga perawatan yang terjadwal dan terencana sangat penting untuk mencegah kerusakan yang bisa mengakibatkan gangguan operasional.

Kemenhub menyarankan agar LRT Sumsel melibatkan pihak profesional dan ahli dalam pelaksanaan perawatan, termasuk dalam penerapan standar internasional terkait keselamatan dan efisiensi operasional. Selain itu, pelatihan bagi tenaga kerja lokal juga menjadi agenda penting agar mereka dapat memiliki keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas-tugas perawatan.

Kunjungan Direktorat Prasarana Kemenhub ini juga menjadi momentum penting bagi peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pengelola LRT Sumsel. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengelolaan transportasi publik yang efisien dan berkelanjutan di daerah, termasuk melalui pendampingan teknis dan pengawasan terhadap standar operasional yang berlaku.

Selain itu, pemerintah juga akan memastikan bahwa anggaran untuk perawatan infrastruktur LRT Sumsel dapat dialokasikan secara tepat dan memadai. Hal ini bertujuan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan operasional LRT.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan (BPKARSS) Rode Paulus menyampaikan ada beberapa pending issue, yang menjadi perhatian bersama. Antara lain soal soal penyusunan kontrak yang berlarut, hingga pembuatan SOP untuk pengerjaan perawatan.

Sejumlah kendala itu juga telah disampaikan ke Kementerian Perhubungan untuk dicarikan solusinya. ”Kami diarahkan untuk berkoordinasi dengan PT. KAI untuk segera merumuskan kebijakan yang diambil, mengingat pengerjaan IMO ini dibutuhkan untuk perawatan jangka panjang sarana,” kata Rode.