KBRN, Bukittinggi: Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendasari program reaktivasi kereta api  dihadapkan dengan kasus pencurian aset barang milik negara oleh ulah oknum tidak bertanggung jawab akan mengalami hambatan.

Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian Yohn Ferry mengatakan pihaknya ingin sinergi  bersama pemerintah daerah dan stakeholder untuk pengembangan jaringan perkeretaapian di ranah minang. Namun, saat ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian tengah galau dan risau dikarenakan infrastruktur kereta api yang telah dibangun   hilang akibat pencurian.

“guna pengembangan jaringan dan menjaga aset barang milik negara untuk percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Tentunya, kami ingin bersinergi  dengan pemerintah daerah,  dimana akhir-akhir ini kami sangat dirisaukan dan galau. Beberapa aset kami di daerah di Provinsi Sumatera Barat ini khususnya infrastruktur perkeretaapian kita yang sudah kita bangun dengan nilai yang cukup besar,”ujarnya

Dikatakan, pihaknya menerima laporan kasus pencurian aset kereta api yang merupakan  Barang Milik Negara (BMN)  sepanjang 7 kilometer yang tersebar di wilayah Sumatera Barat. Biaya untuk mewujudkan infrastruktur kereta api tidaklah murah.

“laporan terakhir yang masuk ke kami, 7 Km rel kami hilang. Artinya, 7 km rel  ini dipotong-potong oleh oknum tidak bertanggung jawab, sehingga ini yang kami khawatirkan konektivitas yang sudah kita bangun, yang belum memang kita operasikan. Ini sangat  membuat kami risau di Direktorat Jenderal Perkeretaapian, karena biaya infrastruktur perkeretaapian ini tidaklah murah,”ucapnya

Kasubdit Pencegahan dan Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Perkeretaapian Yohn Ferry menyebutkan anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kereta api sepanjang 1 kilometer membutuhkan rupiah senilai Rp 80 Miliar.  Oknum memotong rel kereta api dan mendapatkan uang yang tidak sebanyak itu dari ulah buruknya.

“satu kilometer kita membangun infrastruktur perkeretaapian  kita membutuhkan anggaran sekitar 80 miliar rupiah, kalau itu 1 km saja dipotong, artinya 80 miliar kita rugi. Bagi kami rupiahnya mahal, tapi bagi oknum yang memotong rel kami dan menjualnya tentu harganya tidaklah mahal. Jadi, membangun infrastruktur kereta api untuk 1 km butuh anggaran 80 Miliar, jika yang hilang 7 km berarti 80 Miliar dikalikan 7,”katanya

Direktorat Jenderal Perkeretaapian ingin menerima saran dan masukan dari lintas sektoral untuk menindaklanjuti kasus pencurian aset perkeretaapian di Sumatera Barat ini.

“mau dibawa kemana perkeretaapian kita ini  kalau kita sudah bangun tetapi ini yang dicuri,  artinya kita akan menunda lagi pengoperasian  perkeretaapian kita di Provinsi Sumatera Barat.  Ini yang membuat kami harus bertemu dan bertatap muka dengan stakeholder, bertemu dengan wali nagari, niniak mamak, camat, dan stakeholder lainnya.  Sehingga bisa memberikan masukan bahwa penggunaan infrastruktur perkeretaapian ini sangatlah penting,”jelasnya

Menurutnya, dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2022, terdapat  beberapa daerah yang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan yang signifikan, kenaikan itu dipengaruhi oleh kelancaran sektor transportasi.

“saya membaca di laporan BPS di tahun 2022,  ada beberapa kabupaten.kota yang PDRBnya naik signifikan, artinya di sini ada pertumbuhan ekonomi, ketika saya baca keseluruhan bahwa pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh lancarnya  transportasi,”ungkapnya

Direktorat Jenderal Perkeretaapian saat ini belum dapat mengoperasikan kereta api pada jalur kereta api yang pada masa silam beroperasi, dikarenakan keterbatasan anggaran dan keuangan negara. Akan tetapi, kasus pencurian aset  kereta api mempengaruhi  upaya  untuk mewujudkan jaringan  perkeretaapian  sebelum dioperasionalkannya kereta api.

“ini yang kami buatkan transportasi sebelum kita operasikan. Ya, sama-sama  dan mari menjaga aset yang telah kita bangun, walaupun belum dioperasikan. Karena keterbatasan APBN, keterbatasan keuangan negara maka kami belum bisa mengoperasikan. Tetapi, kami punya niat  membangun dulu jaringannya setelah itu kita operasikan.  Nah, sekarang jaringan yang telah kita bangun, lalu kita pindah ke lokasi lain, malah jaringan yang telah terbangun itu yang dicuri,”imbuhnya

Ditjen Perkeretaapiaan minta sinergi dengan institusi keamanan dan stakeholder sehingga tidak ada lagi kasus pencurian aset negara yang diambil oleh maling.

“inilah kami minta sinergi antara aparat kewilayahan, aparat penegak hukum, dan kami berkoordinasi dengan beberapa leading sektor lainnya. Kami berharap kegiatan penyuluhan regulasi perkeretaapian ini memberikan manfaat yang besar  untuk kita semua, untuk pengembangan jaringan perkeretaapian. Mau dibawa kemana perkeretaapian di Sumatera Barat ini, kalau selalu terjadi pencurian yang banyak melibatkan dari stakeholder, khususnya di Solok, Tanah Datar,  itu banyak sekali kasus –kasus pencurian aset kita,”tambahnya

 

Sumber bacaan : https://www.rri.co.id/bukittinggi/nasional/246379/djka-akui-pencurian-aset-perkeretaapian-di-sumatera-barat