(BANDUNG  26/3)– Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Rabu 24 Maret 2021 melakukan kegiatan Ekspose Persiapan Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Penyediaan Tanah pada Proyek Strategis Nasional untuk Pembangunan Jalur Ganda Kereta Api antara Kiaracondong – Cicalengka lintas Bandung -Yogyakarta. Kegiatan yang dilakukan secara tatap muka dengan memenuhi protokol kesehatan dan video conference tersebut diikuti oleh Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Kabag Pemerintahan, Kepala Sub Bagian Pemerintahan serta para Muspika (Lurah, Camat, Kapolsek dan Danramil) serta unit terkait,bertempat di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Bandung.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Barat, Erni Basri dalam sambutannya menyampaikan bahwa perlunya dilakukan duduk bersama para lurah, “Kegiatan infrastruktur yang sedang kita bangun di Provinsi Jawa Barat terutama Kota Bandung dan perlu kita lakukan kegiatan duduk bersama dengan para lurah mendengarkan bagaimana kita mensukseskan proyek strategis nasional ini bisa berjalan lancar. Alhamdulillahirabbil’alamin sebelumnya kami sudah berkoordinasi juga dengan instansi –instansi terkait dengan keluarnya izin lingkungan.”

Lebih lanjut Erni menyampaikan bahwa ”dukungan semua pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terhadap pembangunan infrastruktur sudah sangat baik sehingga jalur ganda secara bertahap dapat beroperasi. 

“Pemerintah Pusat terus berkomitmen meningkatkan kapasitas perkeretaapian, jadi yang tadi jalurnya hanya satu, Kiaracondong – Cicalengka nanti akan ada tambahan jalur atau jalur ganda,”ujar Erni.

Bantuan dari para lurah juga diharapkan agar proyek Pembangunan Jalur Ganda ini dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan karena proyek ini merupakan Proyek Strategis Nasional maka semua pihak harus memiliki peran. Dalam kesempatan tersebut juga Erni menjelaskan bahwa total panjang jalur yang sedang dibangun yaitu 23,2 KM.

Perlu diketahui bahwa penertiban lahan tahap pertama antara Stasiun Gedebage – Stasiun Haurpugur di 5 kecamatan sejumlah 16 Kelurahan dan Desa dengan total 204 bidang tanah, sementara itu penertiban lahan tahap kedua antara Stasiun Kiaracondong – Stasiun Gedebage dan Stasiun Haurpugur – Stasiun Cicalengka di 7 kecamatan sejumlah 10 Kelurahan dan Desa dengan total 717 bidang tanah. Renovasi Stasiun juga menjadi bagian dari agenda pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendukung pembangunan jalur ganda ini dengan dibentuknya Tim Terpadu,”Dalam rangka penertiban lahan untuk pembangunan jalur ganda Kiaracondong – Cicalengka ini, khusus dari pihak Provinsi sebagai Tim Terpadu nanti akan dibentuk Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, kami berharap juga dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten dan jugaKota Bandung dan unsur kewilayahan,” ujar Azis Zulfikar Aly Yuscan, Kabag Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jawa Barat.

Lebih lanjut Azis menyampaikan bahwa anggota dari Tim Terpadu terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Ketua, Pejabat yang membidangi urusan pengadaan pertanahan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Pejabat Perangkat Daerah Provinsi Kabupaten/Kota yang membidani urusan pertanahan, Pejabat pada Kantor Pertanahan setempat pada lokasi penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan, Pejabat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Camat dan Lurah/Kepala Desa setempat dan Pihak terkait lainnya apabila diperlukan.

Mekanisme pelaksanaannya sendiri terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu Tahap Perencanaan yang dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah, Tahap Persiapan yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu, Tahap Pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu dan Tahap Penyerahan Hasil yang dilaksanakan oleh Tim Terpadu.