Jakarta (08/09) – Pembangunan sektor perkeretaapian di Indonesia, khususnya perkeretaapian perkotaan, akan mengedepankan skema kerja sama dengan mitra internasional maupun mitra lokal untuk memaksimalkan outcome dari pembangunan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi karya Sumadi pada kegiatan webinar yang bertajuk “Development Strategy Urban Mass Transport Railway in Indonesia” pada Rabu (08/09).

Kegiatan webinar yang diselenggarakan dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS) 2022 ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kementerian Perhubungan. Dalam kegiatan ini turut hadir pula Direktur Sarana Perkeretaapian Djarot Tri Wardhono, World Bank Lead Energy Specialist and Infrastructure Program Leader for Indonesia and Timor Leste Claudia Vasquez, Manager in Charge of Europe and US Markets Development JR Company Kazuhiko Aida, Vice President Urban Platform Alstom Paloma Moran, Senior Railway Specialist - World Bank Martha Lawrence sebagai narasumber.

 Dalam paparannya, Djarot menyampaikan bahwa keterlibatan mitra pembangunan dari negara sahabat dalam mewujudkan perkeretaapian Indonesia yang handal, sangat diperlukan. Pasalnya, saat ini kebutuhan pembangunan perkeretaapian cukup besar. “Hingga hari ini, kami masih mengupayakan untuk mengejar target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 capaian target pembangunan rel kereta api tahun 2024 sepanjang 7.451 Km's dan TIQ 94%,” sambung Djarot.

 Djarot menyebut, dalam rangka memenuhi target pembangunan tersebut, DJKA sudah menyiapkan perangkat regulasi untuk menciptakan iklim investasi yang akomodatif. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sudah mengamanahkan bahwa sektor perkeretaapian harus diselenggarakan secara terbuka dan multioperator, oleh sebab itu kami mendorong mitra-mitra potensial untuk turut berpartisipasi dalam sektor ini,” lanjut Djarot.

 Djarot menambahkan, setidaknya terdapat tiga skema yang dapat dilakukan oleh mitra strategis dalam berkontribusi membangun perkeretaapian Indonesia. Pertama, hubungan kemitraan dapat diselenggarakan dalam kerangka kerjasama perdagangan. “Kerjasama perdagangan ini dapat dilakukan melalui perdagangan bahan baku material dan sarana perkeretaapian yang selama ini juga telah dilakukan dengan berbagai mitra mancanegara,” tutur Djarot.

 Kedua, Djarot menyampaikan bahwa skema pendanaan infrastruktur juga menjadi bentuk kemitraan yang sangat strategis untuk dapat berkolaborasi dalam membangun perkeretaapian Indonesia. Sementara skema kerjasama lain yang ditawarkan oleh Djarot kepada mitra-mitra strategis dari negara-negara sahabat adalah melalui kerjasama penelitian dan pengembangan.

 Terkait skema pembiayaan infrastruktur, Djarot menyebutkan bahwa besaran pendanaan yang dibutuhkan untuk merealisasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2030 mencapai USD 65 Miliar. “Kami menargetkan besaran kebutuhan pembiayaan tersebut terpenuhi sebanyak 64% dari investasi swasta, dan 36% dari APBN,” urai Djarot.

 Upaya pelibatan swasta melalui skema investasi tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan yang mengedepankan kerjasama dengan Badan Usaha melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Guna mendukung hal tersebut, sudah dibentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam memberikan jaminan kepada skema pembangunan KPBU. Oleh sebab itu, Djarot menyampaikan kepada mitra-mitra strategis dan potensial agar tidak perlu khawatir mengenai kelaikan investasi di Indonesia.

 Pernyataan Djarot tersebut didukung oleh paparan yang disampaikan Manager in Charge of Europe and US Markets Development JR Company Kazuhiko Aida. Aida menyebut bahwa Jepang telah menjalin kerjasama yang baik dengan Indonesia di sektor perkeretaapian. “Salah satu proyek kolaborasi kami yang saat ini sudah beroperasi dan sedang dalam tahap pengembangan lebih lanjut adalah MRT Jakarta,” tutur Aida.

 

Selain MRT Jakarta, Aida menjelaskan bahwa Jepang melalui JR East juga telah menjalin kerjasama dengan Indonesia di sektor perkeretaapian dalam bentuk pelatihan-pelatihan sumber daya manusia (SDM) perkeretaapian, baik SDM teknis maupun SDM pelayanan. “Jepang sangat terbuka dan menunggu kesempatan kolaborasi lainnya agar kami dapat turut berkontribusi dalam memajukan teknologi perkeretaapian di Indonesia,” pungas Aida yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris. (HJA/MRN)