Jakarta (7/11) –Untuk mewujudkan konektivitas transportasi perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian telah membangun infrastruktur berupa Jalan Kereta Api secara masif setiap tahunnya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur dimaksud, pengadaan persediaan prasarana perkeretaapian seperti rel, bantalan, wesel, dan ballast telah dilakukan baik melalui pengadaan dari Dalam Negeri, maupun Luar Negeri. Hasil pengadaan ini kemudian akan didistribusikan ke seluruh Satker Pembangunan Infrastruktur yang ada pada Balai Teknik Perkeretaapian. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan persediaan prasarana perkeretaapian merupakan isu yang krusial guna keberlanjutan pembangunan aset perkeretaapian.

Dalam upaya mewujudkan penatausahaan persediaan yang akurat dan akuntabel, Bagian Keuangan Sekretariat Ditjen Perkeretaapian telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) persediaan berupa rel yang kemudian telah disahkan oleh Dirjen Perkeretaapian melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP-DJKA 206 Tahun 2024 tentang Pengesahan Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Persediaan Berupa Rel di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. SOP ini sekiranya dapat dijadikan dasar acuan bagi stakeholders internal maupun eksternal. SOP tersebut mencakup transaksi rel masuk dan keluar serta format dokumen pendukung yaitu: 1) Dokumen Kartu Gudang; 2) Dokumen Penerimaan; dan 3) Dokumen Pengeluaran Barang. SOP ini akan diterapkan pada Balai/Satker di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

Selanjutnya, proses distribusi persediaan rel dapat didokumentasikan dan dimonitor melalui aplikasi Sistem Monitoring Barang Persediaan (SIMONBAPER) yang saat ini masih dalam proses pengembangan. Aplikasi ini nantinya akan terkoneksi dengan portal internal Ditjen Perkeretaapian, sehingga akan memudahkan Direktur Jenderal, Sesditjen, Direktur Prasarana dan Bagian Keuangan DJKA dalam melakukan pemantauan terhadap distribusi rel pada setiap Balai Teknik Perkeretaapian secara realtime. (IRV)