Jakarta, 28 Januari 2021

Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian atas capaian realisasi anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2020 yang mencapai 93,85%, serta rencana refocusing anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2021. Apresiasi ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh Komisi V DPR RI dengan mengundang Direktur Jenderal Perkeretaapian dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan pada Kamis, 28 Januari 2021.

Commission V of the House gave appreciation to the Director General of Railways for the achievement of the Directorate General of Railways budget realization in 2020 which reached 93.85%, as well as the planned refocusing of the 2021 Directorate General of Railways budget. This appreciation was conveyed in a Hearing Meeting (RDP) organized by the Commission V of the House by inviting the Director General of Railways and the Director General of Land Transportation of the Ministry of Transportation on Thursday, January 28, 2021

Dalam kesempatan ini, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri menyampaikan bahwa Pagu awal Ditjen Perkeretaapian Tahun 2020 yaitu sebesar 12 Triliun. Namun, seiring dengan terbitnya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 terkait Perubahan Postur dan Penghematan Anggaran, maka Anggaran Ditjen Perkeretaapian menjadi 10 Triliun, dengan capaian realisasi mencapai 93,85 atau naik hampir 10% dibanding Tahun 2019. Rincian dari realisasi anggaran tersebut meliputi belanja barang mencapai 99,59%, belanja modal mencapai 93,05%, serta belanja pegawai mencapai 95,30%.

Salah satu yang menjadi fokus realisasi anggaran Tahun 2020 adalah Program Padat Karya yang telah dilaksanakan di 11 Provinsi yang menyerap 6.788 tenaga kerja, dengan besaran upah mencapai 41 Milyar. Di tengah kondisi Pandemi Covid-19 ini, tentu Padat Karya menjadi salah satu stimulus ditengah kesulitan ekonomi yang telah melanda masyarakat Indonesia. “Program Padat Karya Tahun 2020 dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana perkeretaapian, serta mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat masuknya pandemi Covid-19 ke Indonesia”, tegas Zulfikri.

Tahun 2021, Ditjen Perkeretaapian telah mengalokasikan anggaran sebesar 11 Triliun yang tesebar di 15 Unit Kerja di lingkugan Ditjen Perkeretaapian baik Pusat maupun Balai dengan target realisasi mencapai 96,34%. Namun seiring berjalannya waktu, sesuai dengan Instruksi Menteri Keuangan tentang refocusing postur anggaran Kementerian Tahun 2021, Ditjen Perkeretaapian mengalami pemotongan sebesar 26,3% dari keseluruhan total anggaran tahun 2021 menjadi 8 Triliun Rupiah.

Dalam melakukan refocusing ini, Ditjen Perkeretaapian tetap mengutamakan Kegiatan Strategis Tahun 2021 untuk tetap mewujudkan layanan transportasi perkeretaapian yang optimal. Kegiatan Strategis tersebut antara lain dukungan pembangunan jalur kereta api perkotaan, perkeretaapian mendukung Ibukota Negara (IKN), Pembangunan Jalur Kereta Api di 5 wilayah, Perawatan dan Pengoperasian Kereta Api Milik Negara (IMO), Penyediaan Subsidi Perintis KA di 9 Lintas Perkeretaapian, program perkeretaapian yang termasuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), serta Program Padat Karya.

Rencana refocusing ini mendapat tanggapan positif dan persetujuan dari Anggota Komisi V DPR RI sebagai hasil RDP kali ini. Dukungan dan persetujuan ini didapatkan setelah melihat rencana refocusing anggaran Ditjen Perkeretaapian Tahun 2021 yang tergambar dengan jelas peruntukan dan rencana penggunaannya. Selain itu anggota dewan menilai bahwa program dan layanan sarana prasarana perkeretaapian telah mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga program yang telah disusun perlu mendapatkan dukungan untuk dapat terus direalisasikan dengan baik.

Selain mendukung refocusing anggaran Tahun 2021, Komisi V DPR RI juga meminta kepada Ditjen Perkeretaapian untuk terus meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah terkait, khususnya untuk optimalisasi Program Padat Karya dan dukungan di wilayah KSPN.

Sementara itu Joni Allen Marbun, anggota Komisi V DPR RI menyampaikan bahwa “Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu mengevaluasi lagi terkait dengan rencana pembangunan jalur kereta api, khususnya Kereta Bandara. Beberapa bandara ini perlu dikaji lagi apakah memang membutuhkan kereta bandara atau tidak, karena dikhawatirkan justru tidak bermanfaat bagi masyarakat”. Tentu hal ini direspon positif oleh Zulfikri mengingat Ditjen Perkeretaapian sendiri tengah merencanakan beberapa pembangunan kereta bandara, khususnya di wilayah KSPN dan aglomerasi.

Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ini juga dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian, para Direktur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian dan para Kepala Balai Teknik di Lingkungan Ditjen Perkeretapian yang hadir secara virtual, dengan harapan hasil rapat dapat langsung ditindaklanjuti dengan cepat. (spn,yf)