Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu kewajiban setiap instansi Pemerintah termasuk tingkat Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat penetapan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun berdasarkan indikator kinerja (performance indicators) yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada rencana strategis.

Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian sasaran dan indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 serta beberapa aspek sumber daya, diantaranya pembiayaan/anggaran, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

• Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
• Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
• Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dilaksanakan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan pimpinan, kebijakan optimalisasi anggaran termasuk relaksasi Automatic Adjusment (AA) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sasaran dan target indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022.

Penyusunan revisi perjanjian kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja termasuk revisi target dan perubahan alokasi anggaran serta rencana aksi. Revisi Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2022.

Maksud penyusunan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai wujud komitmen antara pemberi amanah (Direktur Jenderal Perkeretaapian) dan penerima amanah (Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dengan menetapkan perubahan target pencapaian terhadap sasaran dari program dan kegiatan berdasarkan kebijakan prioritas dan sumber daya yang tersedia pada tahun 2022.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur konektivitas dan dukungan manajemen melalui ukuran indikator kinerja kegiatan yang telah dicanangkan serta selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022.

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 meliputi Program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas perkeretaapian yang merupakan program utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dengan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, diharapkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mampu mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Revisi Perjanjian Kinerja telah menetapkan target masing-masing indikator kinerja kegiatan dan selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

UNDUH DISINI