Sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, telah ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 254 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 254 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang mengadakan kegiatan sosialisasi dengan tema, “Sosialisasi Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Pegawai pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang” pada hari Selasa -Rabu (3-4/10/2023) di Hotel Ibis Palembang, acara ini dilaksanakan selama dua hari dan dihadiri sebanyak 67 peserta Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang yang terdiri dari seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK), dan perwakilan dari PPNPN di setiap seksi Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Palembang.

Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Aplikasi e-kinerja ini dimaksudkan untuk memperkenalkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Sehubungan dengan mulai berlakunya aplikasi E-Kinerja pada Lingkungan Kementerian Perhubungan sejak 1 September 2023, guna memperkenalkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) cara penggunaan aplikasi e-Kinerja Kementerian Perhubungan dalam penyusunan perencanaan kinerja, pelaksanaan pemantauan dan pelatihan kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai, serta tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai sebagai dasar dari pembayaran tunjangan kinerja.” Kata Yofi Okatrisza selaku Kepala Balai Teknik Kelas II Palembang.

Dengan dilaksanakannya acara sosialisasi ini, diharapkan dapat terimplementasi dengan baik dan benar dan menjadi lebih efisien dalam perencanaan perencanaan kinerja hingga pembayaran izin kinerja.