Jombang (11/11/2020)-Guna meningkatkan produktivitas dan membantu perekonomian masyarakat terutama yang terkena dampak pandemi Covid-19, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Pekeretaapian menggelar program padat karya di berbagai wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Untuk wilayah kerja Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur terdapat pada 8 paket pekerjaan yang tersebar di 2 kota Malang dan Pasuruan serta 4 Kabupaten (Malang, Pasuruan, Probolinggo, Jombang dan Mojokerto) meliputi 25 kecamatan atau kota.  Sedangkan paket perkerjaan tersebar di 3 lokasi yaitu pada kegiatan  pembangunan Jalur Ganda Jombang-Mojokerto, kegiatan Peningkatan jalur KA Surabaya-Banyuwangi segmen Bangil-Probolinggo serta pada kegiatan peningkatan jalur KA lintas Bangil-Kertosono segmen Malang-Sumber Pucung dengan total 115 orang  dan jangka waktu pekerjaan antara 3-5 bulan.

Tujuan kegiatan padat karya ini adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sedangkan jenis pekerjaan padat karya ini adalah pekerjaan nonskill yang pelaksanaannya bisa dikerjakan oleh masyarakat disekitar proyek pembangunan, misalnya Pekerjaan Pembersihan Lahan/ Stripping, Security/Safetyman/Penjaga Malam/Penjaga Semboyan/Keamanan Lokasi Kerja, Gorek Ballas Kricak, Pekerjaan Sementara Baik Bangun/Bongkar Direksi Keet/Bedeng, Gudang, Jalan Akses, Pekerjaan Perbaikan/Normalisasi Saluran dan Pembuatan Saluran atau Pekerjaan Dinding Penahan Tanah (Pasangan Batu).

“Pemerintah sedang menggalakkan pembangunan infrastruktur baik itu jalan bendungan dan kereta, diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu keterlibatan masyarakat sekitar yang ada sekeliling lokasi pekerjaan dilakukan dengan program padat karya.” Demikian disampaikan Jumardi Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur saat memberikan laporan pada kegiatan peninjauan program padat karya di stasiun Sumobito Jombang oleh anggota Komisi V DPR RI Hj Sadarestuwati dan Drs Soehartono. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa untuk program padat karya kali ini adalah program terakhir di lingkungan Balai yang melibatkan sekitar 60 orang sekitar dengan jenis pekerjaan perapihan, pembersihan serta galian di sekitar stasiun.

Seiring hal itu Sesditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Zulmafendi dalam sambutannya mengatakan bahwa Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73  Tahun 2018 tentang program Padat Karya maka dalam proses pembangunan melibatkan masyarakat khususnya adalah masyarakat yg terdampak dari pembangunan kereta api. “Kita langsung melibatkan masyarakat sekitar area pembangunan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Apalagi dimasa covid ini maka bantuan apapun yang kita berikan kepada masyarakat akan sangat berarti dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup sehari hari. Tegasnya.

Sementara itu Anggota Komisi V DPRI Hj. Sadarestuwati menegaskan bahwa sesuai arahan presiden semenjak pandemi ini agar pembangunan yang sedang dilakukan hendaknya melibatkan masyarakat terdampak dalam bentuk program padat karya tunai. Hal ini penting untuk dilakukan oleh semua kementerian lembaga untuk membantu masyarakat ditengah wabah yang terjadi. Sesuai dengan apa yang dikatakan Kepala Balai dan Sesditjen dia meminta agar program ini melibatkan masyarakat sekitar. “Saya mohon dengan sangat nanti jika ada kegiatan padat karya tunai ataupun seluruh kegiatan-kegiatan kontraktual yang ada di daerah mohon dengan sangat agar dapat melibatkan masyarakat yang ada disekitar daerah tersebut”. tegas dia. Hal ini dikatakan karena ditengarai dalam pelaksanaan program padat karya ini, masyarakat di sekitar stasiun Sumobito tidak banyak dilibatkan dan lebih banyak menggunakan pekerja di luar daerah ini.

 Seiring dengan hal ini Anggota Komisi V DPR RI Drs. Soehartono mengatakan bahwa kegiatan padat karya ini perlu ditingkatkan agar dampaknya dirasakan masyarakat secara langsung. Ini penting karena sesuai instruksi Presiden. Dengan kegiatan ini akan terjadi sirkulasi keuangan di wilayah proyek. Sebenarnya keterlibatan masyarakat di sekitar proyek pembangunan bisa dilakukan lebih baik lagi dengan cara pemisahan antara kontrak inti dengan bagian yang terdapat kegiatan padat karya. Dengan pemisahan ini kontraktor juga bisa diperintahkan oleh pemberi proyek untuk dapat melibatkan masyarakat setempat.” Saya selaku anggota dewan akan tetap mendukung pembangunan kereta api ini agar makin baik dan maju” pungkasnya. Pada kesempatan ini juga diserahkan bingkisan kepada para pekerja yang terlibat dalam program padat karya tersebut. (spn)

 

Kepala Bagian Hukum Ditjen Perkeretaapian

Kementerian Perhubungan

YENNESI ROSITA

Facebook: ditjenperkeretaapian

Twitter: @perkeretaapian

Instagram: ditjenperkeretaapian

Youtube: ditjenperkeretaapian

Humas Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Kementerian Perhubungan

Jalan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110